Connect with us
Pembebasan Indonesia

Komentar

Jalan Militansi dan Indonesia Yang Belum Paripurna

Judul Buku : Bersatu, Lawan dan Menang: Jalan Pembebasan Indonesia
Penulis : Angelius Wake Kako
Penerbit : Yayasan Harmoni Bangsa
Tebal Buku : xvii + 188 hlm.

Berguru pada Sejarah

“Perjuangan terberat manusia adalah melawan lupa,” demikian titah Milan Kundera, sastrawan kenamaan dari Ceko dalam bukunya Kitab Lupa dan Gelak Tawa. Dalam perjalanan manusia, “manusia menjadi makhluk tradisi (Gadamer)”, “terlempar ke dalam dunia” (Heidegger), dan sebagainya. Sebagai makhluk sejarah, bagaimanapun juga manusia tidak bisa lepas dari nilai-nilai sejarah yang pernah dilaluinya. Kata Soekarno: Jangan sekali-kali melupakan sejarah!

Buku Bersatu, Lawan, dan Menang: Jalan Pembebasan Indonesia (selanjutnya disingkat BLMJPI) ditulis demi intensi di atas. Buku ini mengingatkan putra-putri pasca kemerdekaan tentang urgensi sejarah dalam ranah kebangsaan. Kita perlu kembali menyisir sejarah masa lalu untuk menggali kekayaan, cita-cita dan semangat bangsa yang telah dengan susah payah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dalam sejarah ada “cita-cita kemerdekaan” bangsa ini yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, di mana Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan ideologi dan landasan konstitusional (BLMJPI, hlm. 1). Melalui galian terhadap historisitas Indonesia, kita dapat menemukan ‘emas’ solidaritas dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

Kembali ke masa lalu bukanlah sebuah langkah mundur terhadap perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati sejarahnya sendiri. Bangsa Indonesia bukanlah suatu komunitas yang terberi secara alamiah. Ia (baca: bangsa Indonesia) lahir dari perjuangan tak kenal mundur. Dengan kata lain, bangsa Indonesia lahir dari sebuah proses panjang yang melelahkan. Karena itu, sejarah lahirnya kemerdekaan Indonesia semestinya tidak boleh dilupakan. Cita-cita Indonesia merdeka sebagai buah kesepakatan para pejuang bangsa hendaknya ‘dilacak’, walaupun harus bertarung melawan amnesia kronis yang diidap oleh rakyat Indonesia sendiri. Kelak, telaah historis ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pelbagai tantangan kebangsaan Indonesia. Kata penulis buku ini, “…di tengah ketidakpastian arah gerak bangsa dan negara saat ini, maka diskursus tentang Indonesia yang dicita-citakan dalam sejarah menjadi pilihan substansial…” (BLMJPI, 1). 

Melawan Sejarah

Namun, penulis buku ini tidak bermaksud menulis buku pelajaran sejarah, membuat dokumentasi, ataupun biografi. Sejarah juga dihadapi penulis dalam tanda tanya. Sejarah bangsa menurut penulis memuat dua unsur: keterhubungan dan pemutusan. Pertama, sebagai keterhubungan, galian terhadap sejarah perlu menyampaikan ideal kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata pada generasi masa depan. Buku ini punya keyakinan penuh bahwa pemikiran para pendiri bangsa memiliki kontribusi signifikan pada Pancasila dan UUD 1945 (BLMJPI, 32). Karena itu, pemikiran para pendiri bangsa tentang ideal ke-Indonesiaan diulas dalam buku ini: Muhammad Yamin (BLMJPI, 11-17), Prof. Dr Soepomo (BLMJPI,18-21), Ir Soekarno (BLMJPI, 21-25), dan Muhammad Hatta (BLMJPI, 25-28). Cita-cita kemerdekaan yang dipikirkan para pendiri bangsa mesti tetap dilanjutkan sebagai ideal dan patokan untuk meneropong perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan.

Kedua, patokan pada cita-cita kemerdekaan itu digunakan penulis untuk menyodorkan pandangan genialnya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia sebagai sejarah cengkeraman kapitalisme. Penulis mengamati bahwa Indonesia -dari sudut pandang dimensi politik ekonomi- telah terjebak dalam “…neo-liberalisme sebagai konsekuensi dari perkembangan liberalisme dan kapitalisme” (BLMJPI, 38). Neo-liberalisme memberikan kesempatan pada para pemilik modal untuk menguasai negara, bahkan menguasai perekonomian dunia (BLMJPI, 39). Dengan demikian, kita memang merdeka secara negatif: ‘bebas dari’ penjajahan. Kita belum merdeka secara positif: ‘bebas untuk’ mengartikulasikan diri sebagai rakyat yang baik dan sejahtera lahir-batin karena hegemoni neo-liberalisme sebagai anak kandung kapitalisme.

Sejarah bangsa sebagai sejarah penindasan kapitalisme, menurut buku ini, bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan! (BLMJPI, 44). Namun, kapitalisme yang berlaku di Indonesia (sebelum dan sesudah kemerdekaan) mementaskan satu ciri yang hampir sama yakni kelindan dan perselingkuhan manipulatif antara penguasa dan pengusaha: Belanda-VOC pada zaman penjajahan (BLMJPI, 44-45), pemerintah-borjuasi Cina dan pribumi-kaum militer pada awal kemerdekaan (BLMJPI, 47-53), pemerintah-pengusaha asing dalam bidang perminyakan pada era demokrasi terpimpin (BLMJPI, 56), pemerintah-IMF, ICGI, World Bank-privatisasi ekonomi pada masa Orde Baru (BLMJPI, 65-74), serta pemerintah-penguasaan perusahaan nasional oleh pihak asing (BLMJPI, 80-81). Di sini, ada tingkatan cengkeraman kapitalisme yakni kerja sama antara penguasa-penguasa dalam tingkat lokal (kapitalisme) menuju neo-kapitalisme baru yakni perselingkuhan antara pemerintah dan para penguasa asing dalam bidang ekonomi yang turut mempengaruhi bandul keadilan berpolitik negeri ini. Menurut penulis buku ini, sejarah hegemoni kapitalisme ini lah yang mesti diputus, dilawan!

Kapitalisme dan neo-liberalisme telah mementaskan kemenangan kaum elite: penguasa dan pengusaha, kuasa uang dan tahta. Ini mendatangkan kemiskinan akut terhadap rakyat kecil. Kue pembangunan justru menyebabkan dislokasi sosial: memperlebar jarak antara yang kaya-yang miskin. Politik menjadi domain kaum elite. Penyimpangan sosio-ekonomi ini tidak dapat dibiarkan. Berhadapan dengan kenyataan patologis itu, buku ini menghadirkan perlawanan rakyat atas riwayat penindasan dan ketidakadilan tersebut dalam sejarah pasca kemerdekaan. Perlawanan rakyat tersebut –misalnya- muncul dalam peristiwa Malari sebagai protes atas pemberlakuan UU Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (BLMJPI, 85-92), dan perlawanan para mahasiswa, aktivis, dan rakyat untuk menumbangkan Orde Baru (BLMJPI, 93-98). Ironisnya, perlawanan rakyat tersebut sering dipolitisasi lagi yang berakibat kriminalisasi para aktivis-mahasiswa-rakyat demi kepentingan elite. Reformasi politik dan ekonomi sebagai jalan keluar dari Orde Baru pun justru terjebak dalam pengaruh kapitalisme dan neo-liberalisme, yang menetaskan sejumlah persoalan seperti tantangan politik identitas, korupsi, ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi, dan juga kekerasan agama (BLMJPI, 105-136).

Jalan Militansi

Bertolak dari sejarah cengkeraman kapitalisme, penulis menganjurkan jalan pembebasan Indonesia: mengembalikan Indonesia pada cita-cita kemerdekaan yang sudah dicetuskan para pendiri. Namun, pembebasan yang dimaksud dalam buku ini berbicara tentang militansi: melakukan pemutusan total atas kapitalisme dan neo-liberalisme. Pelbagai tantangan kebangsaan dapat ditempuh dengan menempatkan “kesadaran” (BLMJPI, 161), yakni warga negara harus sadar atas penindasan dan hegemoni kapitalisme. Rakyat yang sadar atas bahaya kapitalisme di negeri ini dapat bersatu padu (BLMJPI,158-159) untuk menerabas kapitalisme itu. Namun, perlawanan atas kapitalisme tidak terbatas pada tindakan kuratif, tetapi juga tindakan preventif yakni melepaskan bangsa ini dari kekuasaan para oligarki politik (BLMJPI, 178-182).

Para oligarki adalah sekelompok orang yang menguasai percaturan ekonomi dan politik negeri ini, dan menjadi salah satu akar utama kapitalisme. Jalan militansi di sini berarti jalan pembebasan warga negara Indonesia dari kemelaratan ekonomi dan manipulasi politik yang dikuasai para oligarki atas nama kepentingan diri dan kelompok. Perlawanan tidak dapat berjalan dalam slogan atau secara personal, tetapi harus berbuah aksi dan juga secara kolektif. Kita mesti bersatu dalam aksi melawan kapitalisme. Untuk menggapai militansi ini, penulis menganjurkan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan anti-korupsi, dan pendidikan politik. Orang dapat menjadi militan untuk memperjuangkan kebenaran, ketika ia dididik untuk sadar bahwa ada kesalahan atau kekurangpatutan. Namun, ideal pendidikan dapat dicapai ketika dunia pendidikan kita dapat dibebaskan dari neo-liberalisme pendidikan dan politisasi pendidikan (BLMJPI, 161-168).

Buku yang ditulis oleh seorang Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) ini patut dibaca oleh siapa saja yang punya hati nurani kepada bangsa ini.  Buku ini juga berguna untuk mengetahui arah pergerakan para aktivis dan tantangan yang kini mereka hadapi. Dan, tentunya buku ini dapat bermanfaat bagi warga negara Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa yang belum paripurna.

Komentar

Artikel Pilihan

Artikel Komentar