Mary Jane dan kawan-kawan telah dimasukkan ke dalam sel isolasi. Itu artinya waktu mereka untuk hidup sisa sebentar saja. Mereka akan segera dieksekusi mati. Bisa dibayangkan bagaimana suasana hati mereka saat mengetahui sisa usia mereka di dunia ini.

Bagi saya Mary Jane bukanlah pelaku dalam arti yang sebenarnya. Dia hanyalah korban, alat, atau wayang dari sebuah dalang yang bernama perdagangan manusia atau human trafficking. Menangkap dan membunuh Mary Jane sama saja dengan mengaburkan akses kepada penjahat yang sebenarnya.

Dia hanya seorang ibu rumah tangga beranak dua, miskin, dan tidak berpendidikan. Pada saat kondisi ekonomi menghimpit keluarganya, sebagai seorang ibu dan tulang punggung keluarga, nalurinya membuat dirinya terus berjuang agar dirinya dan anak-anaknya tetap bertahan hidup, tidak mati. Naluri seorang wanita memaksa dirinya melakukan apa saja asalkan buah hatinya tidak mati.

Menjadi seorang kurir narkoba tentu saja bukanlah sebuah pilihan bagi seorang Mary Jane yang miskin dan lugu itu. Lagi pula dia tidak mengetahui isi dari barang bawaan itu. Semua itu sudah dipersiapkan oleh orang yang merekrut dirinya dan dia hanya mengantar barang tersebut tanpa tahu apa-apa mengenai hal tersebut.

Ketika grasi diajukan dan akhirnya ditolak tanpa dibaca oleh Presiden Joko Widodo, hal tersebut semakin membuat kita merasa bahwa hukum kita begitu lemah dan tidak kritis mencari dan mengecek kebenaran di balik penangkapan Mary Jane. Dalam kasus ini, bisa dikatakan bahwa andaikata pemerintah tetap mengeksekusi Mary Jane, kita tidak akan pernah sampai kepada akar persoalan yang mengantar Mary Jane sampai ke hadapan regu tembak.

Jokowi dan Janji Kampanye

Presiden Jokowi, dalam kampanye pemilu 2014 silam, seringkali mengucapkan janji untuk segera membereskan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Itu makanya ia dipilih sebagian besar orang Indonesia. Janji Jokowi untuk memberantas persoalan HAM masa lalu itu sangat diyakini perealisasiannya mengingat Jokowi tidak berasal dari elite partai, oligark Orde Baru, tetapi dari rakyat yang notabene adalah korban.

Janji Jokowi untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu menuai banyak pujian dan simpati masyarakat Indonesia dan dunia. Alhasil, Jokowi dipilih, unggul dari rivalnya Prabowo Subianto. Mengapa orang tidak memilih rival Jokowi? Jawabannya sederhana karena masyarakat tidak mau pemimpinnya pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, tidak ingin ada orang yang memimpin mereka dengan tangan berdarah. Itu makanya mereka pilih “wong ndeso” yang jujur dan bersih.

Sejak dilantik sebagai orang nomor satu di republik ini praktis Jokowi telah menolak grasi enam orang terpidana mati. Itu sama saja dengan beliau mengizinkan nyawa mereka dicabut. Kini, sesuai rencana yang telah dijadwalkan Kejaksaan Agung, ada sepuluh orang yang akan dieksekusi pada Selasa tengah malam (28/4) ini. Termasuk di dalamnya Mary Jane, seorang perempuan miskin tak berpendidikan, korban human trafficking yang dijebak menjadi kurir untuk membawa heroin sebanyak 2,6 kg ke Indonesia.

Dengan menolak grasi para terpidana mati, presiden mengizinkan mereka dieksekusi mati. Parahnya, grasi tersebut tidak dibaca terlebih dahulu. Padahal, kita tahu, grasi dimaksudkan agar presiden menimbang kembali secara seksama hukuman yang sudah dijatuhkan kepada terpidana, terutama hukuman mati. Dan berbagai pertimbangan moral dapat digunakan presiden untuk kemudian mengabulkan permohonan grasi atau pengampunan yang diajukkan terpidana (mati).

Harapan para terpidana agar grasi mereka dikabulkan, setidaknya dibaca, tidak terpenuhi. Presiden terlalu sibuk untuk membaca selembar harapan dari wajah-wajah pucat dihantui kematian. Bagi Jokowi, tiada ampun untuk seorang pengedar narkoba sehingga memang pantas ketika grasi tersebut tidak dibaca. Baginya, membaca dan mengabulkan grasi sama saja berkompromi dengan biang keladi kehancuran generasi muda yang mati 50 orang setiap harinya.

Terpidana mati seperti Mary Jane Fiesta Veloso dan Rodrigo Gularte adalah contoh kasus yang real dari kesemberonoan presiden kita dalam menangani grasi terpidana. Rodrigo Gularte adalah pengidap skizofrenia, bukan karena mengkonsumsi narkoba, tetapi karena keturunan. Bagaimana bisa presiden kita tega menghukum mati orang yang secara mental mengalami gangguan jiwa? Pesoalan psikologis tersebut ternyata diabaikan presiden.

Mary Jane Fiesta Veloso merupakan ibu dua anak asal Filipina. Dia hanya mengenyam pendidikan sampai kelas satu SMP. Kondisi ekonomi yang menghimpit dirinya dan keluarga membuat dirinya harus bekerja menyambung hidup keluarganya. Dia akhirnya terjebak jadi kurir dari gembong narkoba yang berujung pada penangkapan dirinya. Sialnya, dia tidak mengetahui kalau apa yang dibawanya itu adalah narkoba. Belakangan diketahui bahwa Mary Jane merupakan korban dari human trafficking atau sindikat perdagangan manusia.

Bagaimana bisa seorang kepala negara begitu mudah mengabaikan hidup seseorang? Pengabaian ini bisa jadi merupakan kesengajaan demi ‘memerangi narkoba’, tanpa ambil pusing tentang latar belakang dan duduk persoalan yang ada. Dalam kaitan itu, hasil survei Indobarometer mencatat bahwa lebih dari 80% rakyat Indonesia mendukung kebijakan Presiden Jokowi mengeksekusi mati terpidana kasus narkoba. Semoga kebijakan ini bukan sekedar untuk memenuhi selera mayoritas rakyat, bukan demi citra belaka.

Pembunuh

Indonesia adalah negara anggota PBB dan dengan demikian kita menyepakati apa-apa yang telah termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 silam. Di situ termuat mengenai kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi seseorang, tidak secara sewenang-wenang mengambil nyawa manusia.

Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005. Dengan meratifikasi undang-undang HAM internasional tersebut maka sudah selayaknya kita tidak menerapkan hukuman mati di Indonesia. Penetapan hukuman mati di Indonesia atau masih berlakunya hukuman tersebut di negeri ini sama saja dengan sebuah pengabaian yang secara sengaja dilakukan terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 secara eksplisit menegaskan tentang hak-hak dasar, hak untuk hidup, di dalamnya. Bahwa negara menjamin dan mengakui hak-hak fundamental setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Ketentuan normatif hukum yang demikian kuat ini secara eksplisit mengatakan kepada dunia bahwa kami, Indonesia, mengakomodir segala sesuatu yang menyangkut hak asasi, termasuk tidak memberlakukan hukuman mati!

Fakta di lapangan berbeda. Presiden kita mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah diratifikasi. Pengabaian tersebut telah menjadikan dirinya seorang pembunuh karena dengan otoritasnya sebagai kepala negara mengizinkan pembunuhan terhadap para terpidana. Seharusnya Jokowi lebih kritis dan secara radikal membaca persoalan yang terjadi.

Kasus narkoba bukanlah kesalahan yang sepenuhnya berada pada terpidana. Jika soal ini dianalisa lebih radikal, kita akan menemukan kesalahan pada negara yang tidak menjalankan perannya sebaik mungkin dalam rangka melindungi segenap warga negara dari ancaman narkoba.

Oleh karena kelalaian mereka, narkoba dan segala macam jenis obat terlarang bisa masuk ke dalam negara kita. Setelah barang itu masuk, mereka mulai mencari-cari alasan untuk ‘mencuci tangan’ dari kelalaian atau kegagalan mereka sendiri. Alhasil, mesti ada pihak yang dikorbankan, yang bukan berasal dari pihak negara tentu saja.

Dalam kasus ini, Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi. Mulai dari masuknya narkoba ke Indonesia sampai kepada eksekusi mati yang dijatuhkan kepada Mary Jane dan kawan-kawan. Lebih lagi, dia membunuh orang yang secara kejiwaan mengalami gangguan dan juga orang yang dijebak dalam tragedi human trafficking.***

  • Rafael

    kill them all

  • aloysius pelita lio

    Jalan terus bapak presiden Republik Indonesia anda telah menyelamatkan lebih banyak orang dari segelintir orang yang merusak kehidupan banyak orang di republik ini…….