Connect with us
Perilaku Korup

Komentar

Psikologi Koruptor

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tempo hari berencana memberikan bantuan dana kepada setiap partai politik sebesar satu triliun rupiah. Dana tersebut dimaksudkan untuk pendidikan kaderisasi di dalam tubuh partai sehingga mereka lebih professional sebagai seorang politisi dan yang terutama untuk menghindari korupsi.

Belum lama berselang, menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berniat untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Dengan memberikan remisi kepada para terpidana kasus korupsi artinya masa kurungan mereka akan berkurang secara otomatis.

Dua kementrian ini terkesan begitu kompak berbicara mengenai isu yang sangat rentan dengan penyelewengan dana dan si penyeleweng dana. Keduanya sama-sama berlatar belakang partai politik yang sama—PDI Perjuangan—yang barangkali kebijakan mereka nyaris serupa.

Setali tiga uang

Tindakan Mendagri yang hendak memberikan dana ke setiap partai merupakan sebuah langkah yang tidak bijak. Pasalnya, lembaga yang paling sering melakukan korupsi adalah partai politik dan juga anggota dewan. Sebut saja Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fathana dari PKS atau Sutan Batoegana dan Angelina Sondakh dari Demokrat.

Alih-alih ingin memberantas korupsi lewat dana satu triliun, Mendagri justru membuka ruang untuk korupsi bagi politikus yang lain. Terasa aneh dan tidak bijak ketika pemerintah berusaha memberantas korupsi dengan memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan yang koruptif. Yang namanya koruptor, tidak diberi ruang untuk korupsi, mereka tetap bisa korupsi apalagi ketika diberi ruang. Akan terjadi korupsi berjamaah.

Kalau yang pertama memberi ruang untuk korupsi, maka yang kedua malah ingin memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Kita tahu bahwa korupsi merupakan salah satu dari tiga kejahatan luar biasa (extraordinary crime), bersanding dengan narkoba dan terorisme. Mestinya hukuman yang paling maksimal yang harus diberikan kepada mereka demi memperoleh efek jera.

Sebuah langkah tidak bijak cenderung kontradiktif malah diambil oleh menteri Laoly terkait kasus korupsi. Dengan memberi remisi kepada narapidana korupsi, seolah-olah pemerintah memandang rendah efek yang ditimbulkan dari korupsi. Korupsi sebagai extraordinary crime punya daya destruktif yang besar terhadap rakyat Indonesia.

Tindakan kedua pejabat negara tersebut, jika dikaji secara kritis, pasti saling terkait satu sama lain. Kebijakan yang mereka ambil akan semakin menambah panjang daftar para koruptor di negeri ini. Orang akan semakin nekad untuk mencuri uang rakyat, pasalnya meski tertangkap mereka akan mendapatkan remisi dari pemerintah.

Korupsi tidak selalu sebagai tindakan personal. Memang ada insting individual untuk melakukan tindakan tersebut namun ia sudah selalu punya korelasi dengan kolektivitas. Lihat saja dugaan korupsi di DPRD DKI Jakarta, itu bukan individu belaka yang berada di balik kasus tersebut, tetapi kolektif.

Psikologi koruptor

Kasus korupsi di Indonesia bukanlah barang baru. Ia sudah ada sejak peradaban manusia terbentuk. Seolah-olah korupsi dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan. Platon adalah filsuf yang berbicara banyak mengenai korupsi dari sudut pandang psikologis.

Menurutnya Jiwa manusia terbagi atas tiga bagian: rasio, harga diri, dan nafsu-nafsu irasional (makan, seks, kekayaan). Para koruptor merupakan orang-orang yang mengabaikan fungsi rasional dan harga diri demi mengejar kekayaan sebanyak-banyak. Nafsu akan kekayaan tidak akan pernah bisa terpenuhi. Seorang koruptor akan selalu merasa kurang akan apa yang sudah diperoleh, ibarat ember bocor yang tidak akan pernah penuh diisi.

Manusia yang mengabaikan peran dan fungsi fakultas rasionalnya cenderung hidup untuk makan, untuk menjadi kaya, dengan cara apapun. Dia akan mengabaikan harga diri, rasa malu sudah tidak dipikirkan lagi asalkan kantong penuh terisi. Tidak peduli caranya, tidak peduli resiko yang bakal diterima, mencuri adalah sebuah “imperatif” yang mesti segera dilakukan. Ini watak seorang koruptor.

Oleh karena itu, dengan memberikan uang satu triliun rupiah kepada partai politik, yang kita tahu sebagai sarang korupsi, sama saja memberikan tulang ayam kepada anjing. Langsung dilahap tanpa berpikir panjang. Tertangkap pun—kalau tertangkap?—tidak jadi soal, remisi akan diberikan.

Tolak remisi

Berdasarkan pertimbangan di atas maka remisi terhadap para koruptor mesti kita tolak. Pengurangan masa tahanan dengan memberikan remisi sama saja membangun komunikasi yang kompromistis antara negara dengan koruptor. Jangan sampai ada kompromi tertentu yang saling menguntungkan antara oknum tertentu dengan para koruptor sehingga mereka diberikan kesempatan korupsi dan remisi nantinya.

Koruptor pastinya menyambut dengan penuh suka cita atas kebijakan (konyol) yang diambil pemerintah. Koruptor merasa mendapatkan double advantage dari kebijakan pemerintah. Pertama, mereka mendapat keuntungan dari sisi finasial karena mencuri uang rakyat; kedua, meskipun tertangkap, mereka akan medapatkan remisi.

Pemberian dana tersebut mesti dicurigai sebagai modus korupsi pasalnya terjadi di tengah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Buntut dari kisruh tersebut, KPK kian lemah, tugas-tugas untuk memberantas korupsi pun terbengkalai. Peluang korupsi diberikan, remisi nanti akan diperoleh kalau mereka ditangkap, tetapi masyarakat ragu apakah mereka akan ditangkap pasalnya lembaga pemberantasan korupsi sedang mengalami degradasi luar biasa.

Bisa disimpulkan bahwa kemiskinan yang kita alami sejak Indonesia merdeka bukan karena kita tidak mampu mengolah kekayaan alam yang ada tetapi lebih karena kita selalu dibodohi oleh para pengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Hanya segelintir orang saja yang menikmati kebijakan pemerintah itu.

Korupsi yang merajalela mengandaikan negara tidak mampu mengantisipasi nafsu-nafsu liar tak terpuaskan para koruptor. Negara lengah (atau masa bodoh?) sehingga uang rakyat dicuri. Negara lengah sehingga rakyat berkubang dalam kemiskinan. Oleh karena itu untuk memberantas korupsi dari negeri ini secara menyeluruh kita mesti menghancurkan logika korup yang sistemik, yang menyeluruh, yang kolektif itu; tidak hanya menangkap satu orang untuk mewakili semuanya.

1 Komentar

Artikel Pilihan

Artikel Komentar