Connect with us
Surya Paloh

Komentar

Sinar Surya Paloh di Kartel Koalisi

Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah mendapatkan “kue”, reward atas kemenangan pada pilpres kali lalu. Kue atau reward itu bisa dilihat pada penempatan sejumlah petinggi partai politik pendukung Jokowi-JK di posisi-posisi strategis lembaga struktural pemerintahan maupun lembaga fungsional. Ini tentu lumrah dalam politik.

Namun, yang menarik, bukan hanya kue politik yang dibagikan, tetapi juga kue bisnis, yang kerap membayangi pergerakan ekonomi nasional belakangan ini. Contoh yang relevan adalah urusan pembubaran Petral yang beberapa minggu terakhir menjadi sorotan media. Publik berasumsi, pembubaran Petral adalah bagian dari upaya partai koalisi meloloskan kepentingan bisnisnya melalui pengambil kebijakan yang lahir dari koalisi politik pilpres.

Sehubungan dengan hal itu, nama Surya Paloh menjadi sorotan. Nama bos Media Group ini disebut-sebut menjadi pembisik utama Jokowi terkait urusan impor minyak lantaran upayanya memfasilitasi Pemerintah Indonesia mengimpor minyak dari Sonangol EP, sebuah perusahaan minyak asal Angola. Sonangol EP direkomendasikan Surya Paloh dengan alasan agar pemerintah bisa menghemat biaya impor minyak dan membeli minyak dari produsen secara langsung atau tanpa trader. Menteri ESDM Sudirman Said pun mengamini hal itu. Menteri Sudirman menegaskan, kerja sama Pertamina dan Sonangol EP akan menghemat US$ 2,5 Juta per hari.

Harapan Surya Paloh terpenuhi. Pertama, ia berhasil membawa Sonangol EP menjadi produsen minyak bagi Indonesia. Kedua, ia juga berhasil menjadikan PT. Surya Energi Raya, perusahaan minyak miliknya, sebagai pihak ketiga jika dalam perkembangan selanjutnya baik Sonangol EP maupun Pertamina membutuhkan pihak ketiga untuk memasok minyak mentah ke Indonesia.

Alasan pertama amat masuk akal jika mempertimbangkan kolegialitas bisnis Surya Paloh dan Sonangol EP. PT. Surya Energi Raya pernah mendapat pinjaman modal dari China Sonangol Internasional Holding Ltd, anak usaha Sonangol EP, senilai US$ 200 juta pada 2009 untuk mengelola Blok Cepu melalui kerja sama dengan PT. Asri Darma Sejahtera. Kerja sama itu membawa PT. Surya Energi mampu menguasai 75% saham PT. Asri Darma Sejahtera. Sementara, sisanya dikuasai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kontribusi politik

Kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 juga didongkrak dukungan politik Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan kontribusi politik itu, elit Partai Nasdem memiliki kemudahan menawarkan kebijakan-kebijakan tertentu kepada Jokowi-JK, sama seperti partai koalisi lainnya. Suara partai koalisi juga (sewaktu-waktu) dapat menjadi pertimbangan utama Jokowi-JK memutuskan kebijakan.

Meski sebagian pihak menampik adanya intervensi pihak lain terhadap pemerintahan Jokowi- JK, dari beberapa fenomena terakhir bisa dibenarkan asumsi adanya intervensi partai politik penyokong Jokowi yang cukup kental terhadap pemerintahan saat ini. Penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah contohnya. Kala itu desakan PDIP agar tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri kencang diberitakan berbagai media. Lembaga Polri di-back up, sementara KPK dijadikan sasaran serangan.

Institusi Polri dan KPK pun terlibat perang wacana, saling memojokkan, dan saling mengumbar fakta. Lucunya, partai yang telah mengantarkan Jokowi ke kursi RI 1 justru ada di balik desakan pencopotan Ketua KPK Abraham Samad, lalu penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto serta sejumlah petinggi KPK sebagai tersangka.

Sulit dimungkiri, kontroversi itu bertabrakan dengan tingginya harapan publik terhadap KPK untuk menjadi garda terdepan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Juga bertolak belakang dengan dukungan dari Presiden Jokowi sendiri yang sebelumnya melibatkan KPK dan PPATK dalam memverifikasi calon menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja. Gugatannya: jika tak korupsi, mengapa parpol tak turut memperkuat KPK?

Kontribusi politik terhadap kemenangan Jokowi menjadi alasan bagi peserta koalisi untuk membenarkan aksi deviatifnya itu. Pertimbangan kontribusi politik itulah yang membuat Jokowi acapkali tak berdaya di hadapan elit KIH. Lalu, benarkah partai-partai dalam KIH hanya sedang memperkuat kekuasaan politiknya? Jawabanya tentu tidak. Sudah menjadi fakta publik bahwa kepentingan politik berjalan seiring kepentingan bisnis.

Surya Paloh dan kartel koalisi

Formasi koalisi yang sejak awal dibangun pada pilpres adalah cikal bakal kekuasaan yang dibalut kartel politik. Dalam konsep cartel party, koalisi partai saat pemilu dibentuk bukan hanya untuk memenangkan kompetisi politik yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk memperkuat branding dan power sharing partai politik peserta koalisi.

Konsekuensinya, arah pergerakan partai lalu berorientasi memperkuat kekuasaan dan tak lagi memperkuat posisi rakyat. Hal itu terlepas dari apakah tingkat elektabilitas partai politik di akar rumput menurun atau meningkat. Konsolidasi internal dengan biaya yang sangat mahal pun dapat terlaksana karena terjaminnya logistik partai. Kemudahan akses politik ke pucuk kekuasaan negara serta penempatan sejumlah kader partai pada jabatan strategis di lembaga negara makin mengukuhkan penguasaan sumber daya politik oleh partai koalisi pendukung pemerintah.

Posisi Surya Paloh dalam skema koalisi pun menjadi sangat strategis. Surya Paloh boleh disebut sebagai pemegang saham di tubuh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat ini. Dalam urusan migas, peran pemilik partai ber-tagline Restorasi Indonesia ini menjadi pembisik utama di lingkungan istana. Jokowi tentu sulit menampik geliat itu. Sebab, kembali pada pertimbangan sebelumnya, ada kontribusi politik yang telah diberikan Surya Paloh.

Dengan kata lain, Surya tak hanya bersinar di koalisi, tetapi juga di istana. Padahal, jika dieksplorasi lebih dalam, Surya Paloh sebenarnya hanya berkepentingan untuk mendapatkan konsesi pertambangan, untuk memperluas usaha perusahaan-perusahaanya yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.

Rakyat sebagai prioritas

Pencapresan Jokowi oleh PDIP secara mendadak pada tahun 2014 tentu bukan tanpa alasan. Berbagai survei yang menempatkan Jokowi sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi menjadi dasar keputusan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Namun, yang tak kalah penting adalah bahwa rakyat sesungguhnya sudah jenuh dengan pola kepemimpinan publik yang elitis, penuh pencitraan, dan absen dari persoalan pokok yang menghimpit rakyat, sebagaimana dialamatkan banyak kalangan pada kepemimpinan Presiden SBY pada dua periode sebelumnya.

Atas dasar itu, Jokowi kini harus berani melawan nafsu kartel politik-bisnis yang sedang dimainkan koalisi partai pendukungnya. Bagaimanapun, agenda kesejahteraan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan tambahan atau pelengkap. Menuruti keinginan, bisikan, dan titipan kepentingan partai koalisi hanya akan membenarkan tudingan bahwa Jokowi hanyalah boneka partai.

Komentar

Artikel Pilihan

Artikel Komentar