Connect with us
Death Penalty

Komentar

Zainal, Sistem Yudisial Korup, dan Moratorium Hukuman Mati

Halaman satu Harian Kompas (22/2015) memuat berita soal pelanggaran pidana narkotik dan obat-obatan terlarang. Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badaruddin adalah terpidana mati yang sejak Desember 2000 menghuni Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan.

Mantan tukang pelitur yang hanya lulusan SD ini dihukum mati karena di dalam rumahnya ditemukan ganja seberat 58,7 kg. Menurut pengakuannya, ganja tersebut bukan miliknya melainkan milik seorang teman yang sengaja dititipkan di rumahnya demi menghindari razia petugas keamanan setempat.

Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tersangka dan juga para saksi, pihak kepolisian mengeluarkan BAP sehingga dirinya sah untuk diadili. Di dalam BAP tersebut tertulis bahwa pekerjaan pokok terpidana adalah penjual-pembeli ganja. Satu jenis pekerjaan yang sangat asing dan tidak wajar.

Kelihatan ada sesuatu yang tidak lazim dalam berita acara yang demikian. Terkesan bahwa berita acara tersebut direkayasa untuk menjerat orang bodoh dan miskin yang tidak bersalah serta melindungi mereka yang kaya dan terpandang di negeri ini. Atau mungkin ada gembong besar di balik semua ini?

Berkaca pada Kasus George Stinney

George Stinney merupakan remaja asal Carolina Selatan, Amerika Serikat, yang dituduh membunuh dua orang gadis. Remaja berkulit hitam tersebut pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ia meregang nyawa di kursi listrik, salah satu metode hukuman mati yang diterapkan waktu itu di Amerika Serikat.

Peristiwa duka bagi keluarga besar Stinney itu terjadi 70 tahun silam saat ia masih berusia 14 tahun. Namun, pada tanggal 17 Desember 2014 silam, pengadilan negeri setempat mengoreksi kembali hasil keputusannya karena ada kesalahan dalam keputusan tersebut. Kita tahu Goerge telah dieksekusi dan koreksian itu tidak mampu mengirimnya dari alam baka sana ke dunia ini.

Yang patut diapresiasi adalah keberanian pengadilan negeri setempat mengakui kesalahannya meski nyawa George tidak bisa dikembalikan. Selain itu, peristiwa tersebut juga mau mengatakan kepada dunia bahwa proses pengadilan pun mengandung kesalahan-kesalahan tertentu yang bisa dikritik dan dikoreksi. Hal tersebut mengingat setiap polisi, penyidik, hakim, dan seluruh petugas yang ada adalah manusia yang tidak luput dari salah.

Berkaca dari pengalaman kekeliruan yang menimpa George 70-an tahun silam, keputusan hukuman mati terhadap Zainal Abidin mestinya ditinjau kembali. Dari laporan Kompas, sebagaimana dikutip di atas, kita bisa melihat adanya kejanggalan dan kekeliruan di dalam berita acara tersebut. Hal tersebut meski sepele, namun bisa berakibat fatal karena menyangkut kehidupan seseorang.

Penangguhan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Zainal merupakan suatu kemendesakan yang segera dilakukan. Proses yang penuh dengan intimidasi dan rekayasa akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak valid pula. Alhasil, kita hanya bisa berharap pemerintah meminta maaf atas kekeliruan masa silam yang telah dilakukan. Itu juga kalau pemerintah menyadarinya dan mau mengakui kesalahannya.

Memang benar kata pepatah: “lebih baik mencegah dari pada mengobati”. Melihat pengalaman yang dialami oleh George, sebaiknya pemerintah kita segera menangguhkan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Zainal Abidin. Supaya pengalaman serupa tidak terjadi di Indonesia atas nama kemanusiaan.

Moratorium hukuman mati

Makin banyak negara di dunia saat ini yang menghapus hukum mati. Norwegia, Belanda, atau Filipina, misalnya, telah menghapus hukuman yang barbar ini. Bahkan, di sejumlah negara, penjara seumur hidup pun telah dihapus dan tidak lagi menjadi hukum maksimal untuk kejahatan yang sangat serius.

Penghapusan itu dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa martabat manusia mesti dijunjung tinggi. Selain itu, putusan hukuman mati bisa saja keliru. Ketika seseorang secara salah diputuskan dihukum mati, tindakan hukum tersebut tidak bisa lagi dikoreksi karena si korban telah meninggal dunia. Kasus George sebagai misal.

Kita semua pasti sepakat bahwa narkoba adalah barang haram yang merusak jaringan tubuh dan otak. Intinya narkoba merusakan sumber daya manusia sebuah negara. Oleh karena itu, mesti dilawan dengan tegas. Bentuk perlawanannya adalah dengan meningkatkan peran aparatur negara untuk mengantisipasi perdagangan narkoba di dalam negeri. Demikian pula, proses pengawasan dalam penjara mesti ditingkatkan dengan profesionalisme yang tinggi. Sosialisasi di masyarakat mengenai dampak buruk narkoba terhadap manusia juga mesti terus gencar dilakukan.

Kita mesti mendesak pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki sistem hukum kita yang rentan suap, yang korup. SDM pun mesti dibenahi sehingga tidak gampang disuap, disogok, dan lain-lain.

Dengan segala pertimbangan itu kita mesti menolak hukuman mati karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, dengan sistem hukum yang dapat keliru, praktisi hukum yang korup, dan lain-lain. Namun, hal itu masih bisa dan akan terus diperdebatkan. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret untuk menyelamatkan para terpidana itu dari pembunuhan legal itu, kita mesti mendorong pelaksanaan moratorium hukuman mati.

Moratorium hukuman mati berarti pemerintah harus menunda atau menangguhkan hukuman mati sampai sistem yudisial kita benar-benar bersih. Tidak hanya itu, moratorium mesti didorong untuk dijadikan undang-undang. Dengan begitu kita bisa menyelamatkan manusia-manusia bersalah dari eksekusi mati.

Dengan menangguhkan hukuman mati dan menghapusnya dari sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, kita tidak mengulang kembali peristiwa kelam yang pernah dialami oleh Amerika Serika waktu itu. Kita menjadi bangsa yang menghormati keadilan yang seadil-adilnya, menghormati martabat manusia, mendidik warga negara untuk senantiasa bertindak jujur dan sesuai koridor hukum yang ada.

2 Komentar

Artikel Pilihan

Artikel Komentar